Kumpulan Laras Bahasa Lampung Post

kerja sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung

‘Markus’

leave a comment »

MALANG nian nasib Markus. Sejak perseteruan antara KPK dan Polri meruncing, muncul permukaan, dan gencar dipublikasikan media massa, reputasi nama Markus langsung jatuh.

Bayangkan, nama bagus yang mungkin menjadi kebanggaan pemilik nama Markus Stevanus, Markus Pambagyo, Johan Markus, atau Markus Girsang tiba-tiba memiliki konotasi buruk: Markus = makelar kasus. Mungkin saja para pemilik nama Markus kini sering menjadi bahan ledekan tetangganya atau tidak percaya diri lagi memiliki nama itu.

Saya tidak tahu persis siapa yang pertama memakai istilah “markus” untuk menunjuk pada orang yang berprofesi sebagai makelar kasus. Saya yakin, orang yang pertama memakai istilah itu dan–kita yang ikut-ikutan memopulerkannya–pasti mengabaikan perasaan orang yang kebetulan bernama Markus.

Diyakini pula, kita yang ikut memakai istilah itu dan menerimanya tanpa kritik apa pun termasuk golongan pemakai bahasa yang “ingin gampangnya” saja.

Pembentukan akronim bahasa Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0543a/U/198, tanggal 9 September 1987, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Menurut aturan itu, pembentukan akronim hendaknya memperhatikan syarat-syarat: (1) Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia, ((2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.

Dalam kasus kriminalisasi KPK atau KPK versus Polri, “markus” adalah akronim. Per definisi, akronim berarti singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Sebagai akronim, “markus” mudah diucapkan dan dihafal. Namun, saya menemukan ada “kejanggalan”: kalau mengambil masing-masing suku kata dari frase “makelar kasus”, kenapa akronimnya tidak menjadi “maksus”, “masus”, “makas”, “larsus”, atau “larkas”?

Jika diperikan, pemerikan kata “markus” adalah sebagai berikut: mar= makelar, kus= kasus. Dengan pemerian seperti itu, menurut saya “maksus”, “masus”, “larsus”, atau “larkas” lebih berterima dibanding markus. Dalam konteks inilah, sekali lagi saya ingin memperjelas kecurigaan saya bahwa pembentukan akronim “markus” untuk menyebut makelar kasus sebagai sebuah tindak mencari gampangnya saja.

Kasus serupa terjadi pada akronim “Moka” untuk menyebut Mal Kartini, yaitu sebuah mal yang berdiri gagah di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Menyebut Mal Kartini jelas sudah benar (jadi bukan Kartini Mall). Namun, menyingkat nama Mal Kartini dengan akronim “Moka” jelas sebuah salah kaprah bin ngawur. Akan lebih masuk akal kalau Mal Kartini akronimnya menjadi “Malkar”, “Malni”, atau “Maltin”.

Lagi-lagi, saya juga kesulitan untuk melacak orang pertama membuat akronim “Moka”. Untunglah tidak semua orang mau menerima begitu saja akronim itu. Setidaknya saya masih sering menemukan ada media cetak yang menulis Mal Kartini secara lengkap: Mal Kartini. Jelas, ini jauh lebih baik ketimbang menyebarluaskan salah kaprah yang dianggap benar.

Memang, tak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat akronim. Namun, kalau kita masih mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, seyogianya kita tidak seenaknya sendiri membuat akronim. Jangan lantaran ingin agar akronim itu terdengar gagah kemudian kita mengabaikan aturan.

Polri termasuk lembaga yang gemar membuat akronim. Pencurian dengan pemberatan diakronimkan menjadi curat, pencurian dengan kekerasan disebut curas, reserse dan kriminal menjadi reskrim. Tak kalah “hebatnya” adalah para jurnalis. Saking malasnya menulis anggota legislatif mereka memperpendek menjadi aleg, unjuk rasa menjadi unras, uang palsu menjadi upal, kendaraan dinas menjadi randis, dan amanat presiden menjadi ampres. Orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia dijamin bakal pusing membaca taburan akronim di koran.

Mungkin fenomena banjir akronim merupakan bentuk lain dari kreativitas anak bangsa, individu atau kelompok. Ini, misalnya, tampak pada akronim Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat), Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Kertosono, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Namun, di sisi lain banjir akronim justru bisa menyebabkan kepala pusing

Written by kbplpengkajian

Januari 20, 2010 pada 11:45 am

Ditulis dalam Oyos Saroso H.N.

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: